MUI Setuju Kolom Agama di KTP Boleh Dikosongkan

VIVAnews - Majelis Ulama Indonesia (MUI) sepakat dengan usulan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait bolehnya mengosongkan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kebijakan itu diwacanakan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menganut agama di luar enam agama resmi menurut undang-undang.

Wakil Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin menuturkan, apa yang disarankan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, sudah mengakomodasi WNI yang menganut agama selain Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Budha, Hindu dan Konghucu.

"Menurut kami saran Mendagri itu sudah cukup akomodatif. Itu harus dijaga, memang perdebatan itu cukup sengit menurut kita, tapi menurut kita sudah cukup," kata Ma'ruf di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis 13 Oktober 2014.

Menurut Ma'ruf, MUI akan menolak usulan-usulan dari sekelompok orang yang menginginkan supaya kolom agama itu dikosongkan. Karena, menurut dia semuanya harus mengacu kepada undang-undang. Klik disini

Kasus Video Porno, Mantan Wabup Bogor Ditahan

Bandung - Lensa Nasional

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, Suparman, memastikan mantan Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Karyawan Faturahman (Karfat), telah ditahan di Rutan Kebon Waru, Kota Bandung.

Suparman mengatakan, saat ini Karfat berstatus tahanan jaksa dalam kasus dugaan penyebaran video porno yang diperankan oleh mantan Wakil Ketua DPRD Jabar, Rudi Harsa Tanaya (RHT), beberapa waktu silam.

“Sudah ditahan sejak Senin (1 September) siang di Rutan Kebon Waru. Penahanan itu sudah menjadi kewenangan jaksa penuntut umum,” ungkapnya saat dikonfirmasi melalui telefon, Selasa (2/9/).

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Nurhidayat, menerangkan, penahanan Karfat berdasarkan kasus yang juga menjerat Indra Lesmana yang sudah terlebih dahulu divonis bersalah oleh PN Bandung.

“Nah, ini splitting dari kasus sebelumnya yang sudah terbukti dan sekarang terdakwanya sudah ditahan,” jelasnya.

Dalam perkara ini, Karfat dijerat dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Penyebaran Pornografi dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal Rp 6 miliar.

Berdasarkan berkas perkara, petunjuk dan alatbukti, tersangka merupakan orang yang membiayai, menyuruh dan melakukan untuk menyebarkan video porno tersebut. "Melihat berkas perkara, petunjuk, alat bukti orang lain, pembiayaan dan yang menyuruh melakukan adalah karfat. Selanjutnya nanti dibuktikan dipersidangan," jelas Nurhidayat. (AN/BR). Klik disini : Tonton Videonya

Bisnis Video Porno Online Terbongkar di Surabaya

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA  --  Ditreskrimum Polda Jawa Timur telah membongkar binis video porno secara online atau dalam jaringan/daring internet. Berhasil ditangkap tersangka pelaku Angga BS (34 tahun) di Jalan Wonorejo I, Surabaya, Kamis (4/9) pukul 17.00 WIB.

"Pelaku sudah menjalankan bisnisnya selama setahun dengan investasi sebesar Rp500 ribu hingga Rp3 juta per bulan. Keuntungannya Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta per bulan," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono di Surabaya, Senin (8/9).

Didampingi sejumlah penyidik Unit IV/Cyber Crime, Subdit II/Perbankan, Ditreskrimum Polda Jatim, ia menjelaskan tersangka memiliki 2.400 judul video porno yang diperdagangkan melalui flash disc, hard disc, dan CD/DVD.

"Untuk penawaran, pelaku melakukan promosi lewat laman (website) khusus dengan mencantumkan nomor pin BB, email, dan handphone (SMS) untuk proses selanjutnya, lalu pembayaran menggunakan rekening BCA atas nama pelaku," kata Awi.

Tentang harga satu judul video porno yang ditawarkan, tersangka mematok paling murah sekitar Rp 120 ribu, termahal bisa mencapai Rp 1,8 juta. Misalnya hard disc dengan ukuran Tera untuk ribuan judul video porno.

"Karena itu, tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 27 (1) juncto Pasal 45 (1) UU Nomor 11/2008 tentang ITE, Pasal 40 (c) UU Nomor 8/1992 tentang Perfilman, Pasal 29 juncto Pasal 4 (1) UU Nomor 44/2008 tentang Pornografi, dan Pasal 282 KUHP," katanya.

Awi menambahkan ancaman hukumannya minimal enam bulan hingga maksimal enam tahun dengan denda hanya puluhan ribu hingga Rp1 miliar.

Secara terpisah, tersangka Angga BS yang mengaku pengangguran menjelaskan dirinya baru setahun menjalankan bisnis video porno secara daring itu. "Keuntungannya tidak pasti, bisa Rp 500 ribu per bulan tapi bisa juga Rp3 juta per bulan," katanya.

Awalnya, dia mengoleksi video porno yang dibeli dari Tunjungan Centre yang sekarang sudah digerebek petugas Pemkot Surabaya, lalu dirinya merekam dan menggandakan untuk kepentingan bisnis.

Klik disini untuk Tonton Koleksinya